Apa Pentingnya Tata Urutan Perundangan Di Indonesia?

Negara Republik Indonesia mengenal Tata Urutan Perundang-undangannya sendiri, seperti yang diatur pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 tata urutannya sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Untuk peraturan lainnya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka dapat berlaku pula seperti Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan BPK, dll.

Nah, apa gunanya ada tata urutan itu?

Salah satu guna dari adanya tata urutan perundang-undangan tersebut adalah untuk menentukan kekuatan dari peraturan tersebut. Urutan teratas menimbulkan kekuatan yang lebih dibandingkan peraturan dengan urutan dibawahnya. Dengan demikian Peraturan Daerah hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-undang/Perpu, dan UUD Negara RI Tahun 1945. Jika ada yang bertentangan maka peraturan yang urutannya lebih rendah harus diabaikan, kita menggunakan aturan pada peraturan yang lebih tinggi.

Seperti misalnya sebagai berikut, ada suatu Peraturan Daerah tentang penetapan biaya perjalanan dinas pada suatu daerah, dimana ternyata biaya perjalanan dinas dari pada peraturan daerah ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini dibuat setiap tahunnya sebagai perintah yang disebutkan dalam Undang-undang. Pada Peraturan Daerah didapatkan harga perjalanan dinas yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam PMK. Secara hukum maka aturan yang ada pada Perda dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Walaupun mungkin Perda itu dibuat lebih tinggi karena ada perubahan biaya setempat, misalnya terjadi inflasi setempat di daerah tersebut. Ada cara yang bisa dilakukan oleh Kepala Daerah sebenarnya yaitu dengan mengajukan kepada Menteri Keuangan atas perubahan biaya yang tak sesuai dengan apa yang diatur dalam PMK. Persetujuan dari Menteri Keuangan tentu membuat ada pengecualian pada daerah-daerah tertentu yang mengalami inflasi.

Urutan perundangan yang lebih tinggi juga menimbulkan hal khusus yaitu bahwa dengan peraturan yang lebih tinggi dapat dibentuk suatu peraturan di bawahnya. Atas perintah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur masalah Hak Asasi Manusia (HAM) maka dibentuklah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perintah ini tak perlu dan tak harus disebutkan secara gamblang dalam suatu peraturan tetapi bisa disebutkan dalam bagian ”mengatur” dari suatu peraturan yang memang berfungsi untuk menunjukkan peraturan apa saja yang menjadi dasar dibentuknya suatu peraturan.

Bagaimanapun suatu tata urutan perundangan ini dibentuk untuk menciptakan keteraturan dari suatu perundangan. Jika ada ketidaksingkronan tentu saja menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagaimana adanya Perda tentang perjalanan dinas yang tak sesuai dengan aturan di atasnya tentu saja menimbulkan tanda tanya, mengapa berlebih anggaran yang harusnya digunakan? Ternyata karena memang ada aturan dalam hal ini Perda yang bertentangan. Nah dasar hukum yang mana yang diambil Perda atau UU tentu setelah adanya konsep tata urutan perundangan ini dimana yang dipakai adalah perundangan yang lebih tinggi kita tidak akan bingung lagi menetukan peraturan mana yang lebih digunakan bukan??? Jika tidak ada maka timbullah kekacauan. Itulah makanya negara kita negara hukum supaya tidak terjadi kekacauan.

Salam saya sahabat...semoga bermanfaat...